Pelantikan gelar Doktor

Kepri, MetroOne.co.id. Teliti Problematika Asean dalam Penanganan Kejahatan Penyeludupan Narkotika, Rendi Prayuda. Anak pertama dari pasangan Kompol H. Zulkifli (Kapolsek KKP SBP Polres Tpi) dan Hj.Ishantini (PNS pemkab Karimun) raih gelar Doktor Politik Islam Ilmu Politik, pada Senin, 15 juli 2019 di Ruang Seminar Pascasarjana Kampus Terpadu Univerditas Muhammadiyah Yokyakarta.

Rendi Prayuda menjadi doktor ke-23 yang diluluskan oleh Program Doktor Politik Islam ilmu Politik, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lulus Doktoral dengan Presikat Cumlaude 3,75 dari Program Studi Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (17/7/2019).

Sebelumnya Rendi Prayuda anak kandung Kapolsek KKP Kota Tg. Pinang, H. Zulkifli memaparkan Disertasinya yang berjudul  “Problematika ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transasional Penyelundupan Narkotika di Kawasan Asia Tenggara.

Rendi menerangkan ASEAN belum mampu menyatukan visi dan misinya secara kelembagaan. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jenis dan modus operandi penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

“Perubahan jenis varian narkotika, rute penyelundupan yang berubah-ubah dan penggunaan teknologi secara canggih membuat negara negara ASEAN belum mampu mengikuti akselerasi dari motif  pelaku kejahatan penyelundupan narkotika, “ terangnya.

Upaya preventif dan represif telah dilakukan secara internasional dengan membuat berbagai kesepakatan dan pertemuan, diantaranya Annual Ministrial Meeting on transnational Crime (AMMTC), Pertemuan Menteri ASEAN dalam membahas masalah ancaman narkotika (ASOD) dalam mewujudkan ASEAN Drug-Free, ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL) dan ASEAN Narchotics Cooperation Centre (ASEAN-Narco).

Kebijakan yang dilakukan ini belum berjalan secara optimal. Antisipasi yang dilakukan masih bersifat parsial dan domestik oleh masing masing negara. Tidak terlembaganya nilai dan norma terhadap ancaman bersama terkait narkotika mengakibatkan penangangan ini masih fokus pada negara mana yang paling merasakan dampak negatif dari ancaman narkotika,” tambah Rendi.

Kontradiksi yang terjadi dalam semangat visi dan misi bersama negaranegara anggota ASEAN memberantas narkotika secara idealnya ini masih mengalami berbagai hambatan terutama dalam tawar menawar di level regional Asia Tenggara dan tawar menawar di level domestik negara berupa implementasi dan supremasi hukum setiap negara anggota ASEAN.

“Implementasi kerjasama penanganan kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara telah terjadi kontradiksi antara idealita dan realitas organisasi internasional.

Secara idealnya seluruh negara anggota ASEAN menyepakati nilai dan norma bersama dalam rezim keamanan ASEAN akan tetapi secara realita yang terjadi bahwa perbedaan persepsi terhadap ancaman narkotika oleh setiap negara anggota ASEAN dan perbedaan kepentingan nasional negara yang masing masing sulit untuk disatukan mengakibatkan apa yang telah disepakati dan diimplementasikan belum dilaksanakan secara maksimal,” pungkasnya.

(Cek Kur)

.