Kemenristekdikti, M. Nasir

Jakarta, MetroOne.co.id, Kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi (Kemenristekdikti), M. Nasir menyatakan. Pimpinan PTN Harus Dapat Berikan Keringanan Besaran UKT yang ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi mahasiswa.

Hal ini dituangkannya melalui Peraturan Menristekdikti No 39/2017 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) menetapkan besaran biaya yang ditanggung setiap mahasiswa per semester berdasarkan kemampuan ekonominya.

Bagi mahasiswa yang secara ekonominya tidak mampu, tidak dikenakan uang pangkal atau pungutan lain. Menristekdikti, Mohammad Nasir menjelaskan, pimpinan PTN harus dapat memberikan keringanan dan menetapkan ulang besaran UKT mahasiswa.

Keputusan itu diambilnya, ketika ia mendapati adanya ketidak sesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang mengalami perubahan kondisi. Sementara hal tersebut dapat memberatkan pembayaran UKT  mahasiswa di setiap semesternya.

“UKT itu ada levelnya, biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Ini adalah bentuk keringanan yang diberikan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing -masing mahasiswa,” kata Nasir pada konferensi pers di Gedung Kemenristekdikti kemaren.

Nasir juga menegaskan, meski lewat jalur mandiri namun bagi anak tidak mampu tidak boleh ditarik uang pangkal dan diberikan tingkat UKT yang paling rendah. Dia bahkan berharap bagi mereka diberikan beasiswa Bidikmisi dan haruslah ada verifikasi terlebih dulu.

Sementara itu, bagi mahasiswa yang mampu hendaklah membayar sesuai kemampuan,” punkasnya, Senin (29/7/2019).

Penulis :  Ari Goder.                     Editor : Wak Kur