Bambang Widjojanto, Tuding Kecurangan  Paslon No. Urut 01

Tim Kuasa Hukum Paslon No. Urut 02, Prabowo dan Sandi

MetroOne.co.id. Ketua Tim Kuasa Hukum Pasangan Capres dan Cawapres No. Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Bambang Widjojanto Membacakan permohonann gugatan pada sidang perdana Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam penyampaiannya
Kuasa hukum Paslon Capres dan Cawapres No. Urut 02, Bambang Widjojanto. Mengungkapkan beberapa kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan Paslon No. Urut 01 selama Pilpres 2019.

Tudingan itu dilemparkan mantan komisioner KPK, Bambang Widjojanto di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat 14 juni 2019 Kemarin.

Dalam sidang perdana yang berlangsung 4 jam itu, kuasa hukum No. Urut 02 memaparkan satu persatu kecurangan yang dianggap telah dilakukan pihak 01 selama Pilpres 2019

Berikut rangkum diantara kecurangan Paslon No. urut 01, yang dituduhkan Tim Kuasa hukum  Paslon No. Urut 02.

Pada Jum’at 14 Juni 2019, dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di gedung MK, Tim Kuasa Hukum pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menuding paslon 01 melakukan kecurangan secara terstrukrur, sistematis dan masif.

Poin pertama Tim kuasa Hukum Paslon No. Urut 02 mengatakan, ada penyalahgunaan anggarangan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah terindikasi money politik  dalam Pilpres 2019 yang dirancang secara sistematis.

Ia menyebut kenaikan gaji PNS dan gaji ke-13 yang diusulkan petahana merupakan bentuk nyata dari kecurangan Pilpres  2019  yang dilakukan oleh petahana.

“Jika gaji bukanlah kebijakan jangka panjang pemerintahan tapi jangka pendek pragmatis dari Capres Joko Widodo sebagai petahana  untuk pengaruhi penerima manfaat dari penerima gaji tersebut yaitu para pemilih Pilpres dan keluarganya,” kata Bambang dalam sidang.

Lalu Poin kedua dari kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif yang diajukan Tim Kuasa Hukum Paslon No. 02  adalah Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

dipersidangan, Bambang Widjojanto mengungkap dugaan pelanggaran dana kampanye Joko Widodo dan KH Maruf Amin. Atas hal itu BPN pun meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendsikualifikasi Paslon No. Urut 01.

Kemudian Poin ke tiga Bambang menyebutkan, Ketidaknetralan Aparatur Negara. Beberapa Menteri Kabinet Presiden aktif dalam mengkampanyekan Capres 01.

Misalnya saja saat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta ASN untuk masif menginfomasikan program program petahana, yakni Presiden Jokowi sebagai Paslon No. Urut 01.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana menyebut, Polri membentuk tim buzzer di media sosial yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01 dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.

Denny menyebut hal tersebut terlihat dari bocoran informasi yang diungkap oleh akun twitter @Opposite6890.

Dia menyebut akun tersebut mengunggah beberapa video dengan narasi ‘Polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes’.

Untuk akun induk buzzer Polisi bernama ‘Alumni Shambar’, Denny mengatakan beralamat di Mabes Polri. Selain itu, akun Instagram @AlumniShambar juga hanya memfollow akun Instagram milik Presiden Jokowi.

Selanjutnya Poin ke empat yaitu Pembatasan Media dan Pers

Tim hukum Prabowo dan Sandi, Teuku Nasrullah dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019) menyebut media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan, dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan.

Nasrullah mengatakan, pada kenyataannya, dalam Pilpres 2019
akses kepada media tidak seimbang antara paslon 01 dengan paslon 02.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling tidak 3 bos media besar yang menjadi bagian dari tim pemenangan paslon 01, yaitu Surya Paloh yang membawahi Media Group, Hary Tanoe pemilik group MNC dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group,” kata Nasrullah.

Untuk Poin seterusnya mengenai diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan hukum. BPN merasa ada diskriminasi dalam perlakuan para penegak hukum terhadap kedua paslon.

Penegak hukum disebut bersikap tebang pilih, Tegas kepada pihak Paslon No. Urut 02, Prabowo dan Sandi.  Tumpul kepada Paslon No. Urut 01 Jokowi dan Maruf Amin.

“Perbedaan perlakuan penegakan hukum yang demikian di samping merusak prinsip dasar hukum yang berkeadilan tetapi juga melanggar HAM. Serta busa diartikn tindakan itu sewenang wenang,” isi gugatan itu.

Ada beberapa bukti yang diajukan BPN dalam poin tuduhan ini. Misalnya ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpose dua jari dalam acara Partai Gerindra.

Tindakan Anies dinilai melanggar UU Pemilu dan menguntungkan salah satu paslon.

Namun sebelumnya terjadi kasus dua menteri Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani, berpose satu jari. Bawaslu memutuskan kejadian itu bukan termasuk pelanggaran pemilu.

BPN  juga menulis contoh diskriminasi lain yang terjadi dalam bentuk kriminalisasi kepada pendukung paslon 02 dari mulai ulama hingga artis, Minggu (16/06/2019).

(Ari Goder)

SumberTribunnews.com

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *