Dahulukan Pelaksanaan Penanganan Vovid-19, KPU Tunda Pilkada Serentak 2020

Dahulukan Pelaksanaan Penanganan Vovid-19, KPU Tunda Pilkada Serentak 2020

Senin, 30 Maret 2020, 23.20 wib/ Kontributor: Johan/ Editor: M. Sukur

MetroOne.CO.ID. JAKARTA – Antisipasi terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia, sejumlah jajaran seperti, KPU, DPR, DKPP, Kemendagri, dan Bawaslu sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada bulan September mendatang.

“KPU, DPR, DKPP, Kemendagri, dan Bawaslu sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada bulan September mendatang,” kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid, Senin (30/03/20) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Dijelaskan Pramono, ditundanya pelaksanaan Pilkada serentak 2020, sebagai dampak dari mewabahnya Covid-19 tersebut. Untuk itu KPU meminta kepada Pemerintah daerah (Pemda) agar dapat mengalihkan anggaran pilkada untuk membantu penanganan Virus Corona.

“Semua pihak sepakat akan mendahulukan pelaksanaan penanganan Virus Corona daripada kontestasi pilkada,” ucap Pramono Ubaid Tanthowi, Usai gelar pendapat dengan DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, (30/03) kemarin.

Pramono berharap pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai tindak lanjut penundaan pilkada tersebut. akibat mengubah Undang-undang itu.

Dia menerangkan, ada tiga opsi mengenai penundaan pilkada itu. Dan ketiga opsi tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah di antaranya,

Opsi Pertama: Tahapan yang berhenti bisa dilanjutkan bila wabah Corona selesai pada 29 Mei 2020. Selanjutnya Pilkada bs dilaksanakan pada 09 Desember 2020 mendatang

Kemudian opsi kedua: Menunda pelaksanaan pemungutan suara sampai enam bulan ke depan yaitu tepatnya pada tanggal 17 Maret 2021 mendatang.

Dan opsi yang ketiga adalah: Menunda 12 bulan pelaksanaan pemungutan suara hingga tanggal 29 September 2021 mendatang.

Pramono menuturkan belum ada keputusan bulat antara Komisi II DPR dalam rapat dan diskusi yang digelar. Namun semua yang hadir sepakat penanganan pandemi Corona hrs didahulukan daripada kontestasi politik.

“Belum ada keputusan bulat antara Komisi II DPR dalam rapat diskusi yg digelar. Namun semua yang hadir sepakat penanganan pandemi Corona harus didahulukan daripada kontestasi politik,” tutup Komisioner KPU ini.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *