Dikabulkan ‘MK’, Exs Napi Koruptor. Boleh ikut Pilkada

Dikabulkan ‘MK’, Exs Napi Koruptor. Boleh ikut Pilkada

MetroOne.co.id, JAKARTA. menangapi putusan MK yang tidak melarang Mantan Napi Koruptor ikut dalam Pemilu atau pilkada tahun 2020 mendatang, Kementerian Dalam Negeri meminta agar Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mematuhinya.

“Soal putusan MK terkait itu, keputusan final dan mengikat apa pun hasilnya ya kita patuhi, Kami di Kemendagri menghormati putusan itu,” ujar Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kapuspen Kemendagri Bahtiar dikutip dari rilis Kemendagri, Kamis (12/12/2019).

Oleh karena itu, pihaknya pun meminta KPU sebagai penyelenggara untuk dapat menyesuaikannya dalam peraturan KPU (PKPU) yang disusun.

Putusan MK final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan, KPU sebagai penyelenggara tinggal menyesuaikannya saja ke dalam PKPU,” ucap Bahtiar, Kapuspen Kemendagri.

Sebelumnya dikabarkan, MK  telah menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah, dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf  UU no. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan, Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12) kemarin.

Setelah MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahu atau lebih, kecuali tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik.

Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Ketiga, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi.

Keempat, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.

Johan

Sumber Kompas

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *