Diminta Penggunaan UU ITE Dilakukan Secara Selektif, Ini Tahapan yang Diberlakukan Ditreskrimsus Polda Kepri

Diminta Kapolri Agar Penggunaan UU ITE Dilakukan Secara Selektif, Ini Tahapan yang Diberlakukan Ditreskrimsus Polda Kepri

Kamis, 11 Maret 2021

MetroOne.co.id | Tanjungpinang – Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya lebih selektif dalam menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu guna menghindari terjadi polarisasi di masyarakat.

Menurut Kapolri, Penggunaan pasal-pasal UU ITE selama beberapa waktu ini sudah tidak sehat. UU ITE digunakan untuk saling lapor dan melapor bahkan berpotensi menimbulkan polarisasi,” ucapnya dalam Rapim TNI-Polri yang disiarkan secara daring Selasa, (16/02) lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar penerapan UU ITE dilakukan secara selektif serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Jokowi mengatakan ada kesan UU ITE hanya keras terhadap kelompok tertentu, tapi tidak dengan kelompok lainnya.

Kemudian tanggapan dan permintaan yang dilontarkan Presiden Jokowi, berpengaruh pada citra kepolisian. Lalu Kapolri Jendral Listyo membuat aturan kepada jajarannya agar penerapan UU ITE lebih menekankan pada aspek edukasi.

Jika nantinya masuk ranah pidana, Listyo pun meminta jajarannya agar lebih mengedepankan mediasi dan keadilan restoratif sehingga tidak menambahkan polarisasi dalam pemahaman UU ITE,” pungkasnya.

Menindak lanjuti petunjuk Kapolri, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri memberlakukan beberapa tahapan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE.

”Ada 5 tahapan penanganan kasus UU ITE,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Teguh Widodo, seperti yang dilansir dari pemberitaan Harian Batam Pos, Senin 08 maret 2021 lalu di antaranya,

Apabila menemukan pelanggaran UU ITE atau berdasarkan laporan masyarakat, maka penyidik akan meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, maupun ahli ITE terkait temuan atau laporan konten yang melanggar UU ITE tersebut.

Setelah mendapat keterangan para ahli, adanya unsur pelanggaran di sana, kami (Polisi) tidak serta merta melakukan penindakan.
Kami akan memberikan pesan peringatan kepada pemilik akun. Pesan ini berisikan bahwa konten yang diunggah melanggar ketentuan yang ada di UU ITE.

”Pesan peringatan ini akan kami sampaikan dua kali, apabila satu hari setelah pesan pertama tidak ada respons, kami mengirimkan pesan peringatan kedua, terhitung 1×24 jam. Jika tidak juga direspons kami akan memanggil pemilik akun dan meminta klarifikasi. Untuk Proses klarifikasi ini akan kami lakukan secara tertutup,”ujarnya.

Selanjutnya, setelah 4 tahapan ini selesai, polisi barulah melakukan penindakan. Tapi berdasarkan restorative justice, kami upayakan mediasi juga demi tercipta ruang siber yang bersih, sehat, beretika dan produktif,” tambah Teguh.

Tak lupa Teguh pun mengajak seluruh masyarakat Kepri agar bisa bermedia sosial dengan baik dan sehat, jika menampung informasi harus lah dikroscek terlebih dahulu, agar tidak menyebarkan konten yang berbau ujaran kebencian maupun berita Hoax.

”Mari kita bijak dalam menggunakan media sosial, wujudkan ruang digital indonesia yang baik dan sehat,” tuturnya. (Wak Kur)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *