Dikritik, UU Baru Hambat Kerja KPK Geledah Kantor PDI- P. Ini Respon Istana 

Dikritik, UU Baru Hambat Kerja KPK Geledah Kantor PDI- P. Ini Respon Istana

Kontributor Jakarta : Johan/ Editor Eni Kurniati

MetroOne.Co.Id, Jakarta -Merespons anggapan bahwa, kerja KPK terhambat gara-gara adanya aturan UU baru. Juru bicara Kepresidenan, Fadjroel Racham. angkat bicara.

Menurut Racman terkait peristiwa itu, Tim Penyidik KPK memang harus bekerja sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019 yang baru saja di buat,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/01/20).

Namun, dia juga memastikan bahwa. Presiden Joko Widodo tidak akan melindungi pihak-pihak mana pun yang tersangkut dengan masalah hukum.

Dalam penyampaiannya, Fadjroel Rachman meminta agar semua pihak memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019.

Kita serahkan saja semuanya kepada Dewas KPK dan kepada pimpinan KPK yang sekarang.

“Beri kesempatan mereka untuk menjalankan undang-undang tersebut,” kata Fadjroel Racman.

Sebelumnya banyak kalangan mengkritik, terkait hambatan yang dialami Tim Penyidik KPK untuk mengeledah kantor PDI- P terkait Operasi Tangkap Tangan Komisioner KPU, wahyu setiawan. Salah satunya dari Peneliti ICW.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai, akibat aturan UU yang baru tersebut, sehingga membuat Tim Penyidik KPK lambat dalam menggeledah Kantor DPP PDI-P karena harus membutuhkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

“Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun,” tutur Kurnia dalam keterangan tertulis, Minggu (12/01/20) kemarin.

Menurut logika sederhana, kata Kurnia, tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti tidak mungkin dapat berjalan dengan tepat dan cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas.

Hal itu belum ditambah persoalan waktu di mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

“Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata,” tutup Kurnia.

Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengkritik lambannya kinerja KPK dalam menelusuri kasus dugaan suap yang melibatkan politikus PDI-P Harun Masiku dan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian mengatakan, hal ini disebabkan UU KPK nomor 19 tahun 2019 yang melahirkan birokrasi panjang dalam penelusuran kasus tindak pidana korupsi.

“Ini bukti awal bahwa revisi UU KPK tersebut, telah membuat pemberantasan korupsi di Indonesia jadi birokratis dan akhirnya memble,” ucap Pipin dalam keterangan tertulisnya.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *