Insan Pers Tolak Revisi UU Pers dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Insan Pers Tolak Revisi UU Pers dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Selasa, 18 Februari 2020/ INews/
Editor: Muhamad Sukur
JAKARTA – Revisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam program omnibus law RUU Cipta Kerja menuai sorotan insan pers. Jika rencana revisi pasal UU Pers terkait sanksi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah tetap dipaksakan, Dewan Pers, IJTI, AJI, & LBH Pers sepakat melawan

Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Imam Wahyudi menilai revisi beberapa pasal dalam UU Pers terutama yang menyangkut sanksi perusahaan pers bisa diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bentuk upaya intervensi pemerintah terhadap kebebasan Pers

“Kalau revisi UU Pers dalam RUU Cipta Kerja mengatur kewenangan pemerintah memberikan sanksi bagi perusahaan pers melalui PP, maka ini ancaman bagi kebebasan pers di Tanah Air. Kita mundur ke belakang dan kembali ke rezim otoritarian Orde Baru,” kata Imam dalam jumpa pers bersama terkait revisi UU Pers yang diselenggrakan IJTI, AJI, dan LBH Pers di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (18/02/20).

Omnibus Law Cipta Kerja sejak lama diprioritaskan pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggenjot investasi. Karena itu, pasal-pasal di sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat investasi, akan disederhanakan bahkan dihapus.

Dalam draft RUU ini juga tertuang usulan revisi sejumlah pasal dalam UU Pers. Namun cilakanya proses pembuatan draft revisi sejumlah pasal yang menyangkut pers tidak melibatkan serta meminta masukan kepada insan pers sebagai salah satu stakeholder dalam RUU ini.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mencurigai ada niat buruk pemerintah sehingga penyusunan draft RUU Cita Kerja terkait revisi pasal UU Pers tidak melibatkan para insan pers.

“Draftnya disusun diam-diam dan tidak melibatkan pihak terkait yakni insan pers. Ini seperti sedang menyusun aturan untuk tujuan jahat terhadap kebebasan pers di Tanah Air,” ucap Manan.

Dia meminta pemerintah terbuka dan mengoreksi draft RUU Cipta Kerja terkait revisi UU Pers yang memungkinkan pemerintah memberi sanksi kepada perusahaan pers melalui peraturan pemerintah.

Sementara itu usai menggelar jumpa pers bersama Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya secara tegas menolak campur tangan pemerintah dalam kebebasan pers di Tanah Air. Sesuai mekanisme yang ada pers diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme selft regulatory.

“Ketentuan-ketentuan dalam UU 40/1999 tentang pers dituangkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers, bukan diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang merupakan produk pemerintah. Karena kebebasan pers tidak boleh diintervensi oleh siapa pun,” tutur Agung.

Dalam draft RUU Cipta Kerja ada dua pasal UU Pers yang akan direvisi yaitu soal modal asing dan ketentuan pidana. Rincian dari pasal asli dan usulan revisi. Draft RUU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat revisi pasal UU Pers saat ini tengah digodok di DPR.

Namun yang paling mengkhawatirkan adalah salah satu ayat dalam pasal 18 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

” Ketentuan inilah yang dianggap sebagai siasat pemerintan untuk bisa kembali mengintervensi kebebasan pers seperti era orde baru.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *