Pembuatan Amdal Proyek Gurindam 12 terindikasi Salah Prosedur

Gambar Reklamasi Pekerjaan Proyek Gurindam 12

KEPRI

MetroOne.co.Id. Ketua Pembina “Komunitas Nelayan Penyondong Udang Tanjungpinang (KNPUT) akan membuat  laporan Penolakan pada pihak terkait atas pembuatan kebijakan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) reklamasi dalam Pekerjaan Proyek Gurindam 12 yang tidak melibatkan nelayan saat digelar oleh Dinas PUPR Kepri, Selasa (18/06/19).

Penolakan itu dilakukan lantaran Amdal yang di buat untuk mereklamasi pesisir pantai dan laut di daerah Tepi Laut, Tanjung Buntung dan Teluk Keriting tersebut, terindikasi cacat prosedur dan substansi.

“Cacat prosedur, karena tidak membuka ruang partisipasi dengan benar. Sementara cacat substansi, karena tidak secara menyeluruh melakukan penilaian resiko dampak sosial ekonomi kepada nelayan kecil yang terdampak oleh pekerjaan reklamasi tersebut,” jelas Ketua Pembina KNPUT, Muhamad Sukur, SH.

Ia juga melihat bahwa proses penyusunan amdal ini sama sekali tidak melibatkan nelayan tradisional skala kecil yang terdampak langsung oleh Pekerjaan Reklamasi Proyek Gurindam 12 tersebut.

Padahal, keterlibatan masyarakat nelayan itu disebut M Sukur sebagai pemenuhan hak setiap orang terhadap lingkungan hidupnya termasuk hak atas ruang penghidupan nelayan atas sumber kehidupannya tadi.

“Selain itu, amdal ini tidak didasari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan arahan kebijakan, rencana, dan program yang terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam,” papar Sukur.

Ketua L- KPK bersama Kepala Pengadilan Tinggi Makasar

Dalamkesempatan yang sama, Ketua Lembaga Komando Pemberantas Korupsi Pusat, Indranas Gaho pada media ini menjelas kan.

“Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan AMDAL adalah langkah preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan, sebut ketua L- KPK, Indranas Gaho.

AMDAL dalam penyusunannya harus melibatkn masyarakat
tetapi masih banyak masyarakat yang belum dilibatkan sepenuhnya oleh Pemerintah atau investor sebagai pelaku usaha.

Padahal masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk itu.
Belum optimalnya pelibatan masyarakat, mengakibatkan perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Amdal Khususnya dalam Pekerjaan Proyek Gurindam 12,” ucapnya.

Selanjutnya, keterlibatan
masyarakat dalam proses penyusunan Amdal telah dilindungi dan dijamin hak haknya oleh regulasi, tapi implikasi dari regulasi masih minim.

Tidak di libatkannya msyarakt berimplikasi
terhadap dokumen AMDAL dan dapat di ajukan ke PTUN,” tegas Ketua Lembaga KPK ini.

Investor atau pelaku usaha wajib memperbaiki, mulai tahap dari tidak dilibatkan masyarakat dalam proses penyusunan
Amdal sesuai dengan putusan pengadilan.

Bukan itu saja, tambah ketua L- KPK. Merujuk kepada Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah beserta perubahannya, juga Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan hidup pasal 11, maka seharusnya perusahaan yang bergerak dibidang penyusunan Amdal harus mengantongi sertifikat penyusunan Amdal dan terdaftar di Website Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kalau saya melihat Proyek Multiyear yang menelan uang rakyat hingga setengah triliun lebih ini. Bukan saja di paksakan, tapi telah melanggar hak azasi para nelayan kecil yang mencari makan dilokasi pekerjaan proyek itu, pungkasnya.

(Pak Long)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *