Ketua LSM Forkorindo Desak Pemerintah Cabut Izin SPBU Yang Dikelola Swasta

MetroOne.co.id, Tanjungpinang. Ketua DPD LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo), Parlin Simanungkalit sebut, Pemerintah, Khususnya (Pemko Tanjungpinang) harus bertanggungjawab atas langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) hampir disetiap SPBU yang ada dikota ini, Senin (14/10/2019).

“Kelangkaan Minyak yang ada bukannya kuota minyak yang kurang atau alasan lain ‘minyak masih dalam pengiriman’ tetapi salah satu penyebabnya adalah, karena minyak itu telah ditimbun oleh para penimbun yang aksinya merajalela hampir di setiap SPBU yang ada,” sebut Parlin Ketua DPD Forkorindo Kepri.

Saat ini, warga Kota Tanjungpinang (Kepri) resah dan mengeluhkan langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hampir di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada, akibat maraknya ulah oknum penimbun BBM ilegal tersebut.

Berdasarkan pantauan Tim kami dilapangkan, kebanyakan modus dari aksi penimbun BBM ini, mereka mengunakan Mobil yang berisi tangki besar, lalu mengisi minyak sepenuh penuhnya kemudian pergi menyalin minyak tersebut setelah itu datang lagi untuk mengantri berulang ulang,” jelas ketua Forkorindo.

“Umumnya, para penimbun BBM ini memborong BBM bersubsidi dari SPBU untuk dijual kembali baik secara eceran maupun ke Perusahaan dengan harga yang lebih mahal. Akibatnya, warga yang memerlukan BBM bersubsidi selalu kehabisan ketika pergi ke SPBU, terutama penyediaan Minyak Solar.

“Bukan itu saja, ada pula dugaan lain. Dimana pihak SPBU itu sendiri juga yang bermain dengan alasan mengunakan Modus ‘Minyak ini/ itu sedang dalam perjalanan’ untuk alasan membohongi masyarakat,” ungkap Parlin, Ketua Forkorindo ini.

Masalah BBM telah menimbulkan kesan buruk terhadap kinerja pemerintah, masyarakat tahunya Pemko serta Penegak hukum lainnya tidak becus melakukan pengawasan. Akibat kurangnya pengawasan, Pihak SPBU masak bodoh dan pura pura tudak tau keluhan warga terkait penyebab kelangkaan BBM tersebut.

” Kami berharap agar Pemerintah cepat mengambil sikap mencabut izin izin SPBU yang ada dan dikelola oleh Pihak Swasta, untuk segera dikembalikan dan dikelola oleh Negara (Pemerintah), supaya nantinya dapat terhindar dari hal- hal penyimpangan seperti ini.

Apa lagi kita tau rata- rata latar belakang pemilik SPBU yang ada saat ini, khususnya dikota Tanjungpinang adalah pengusaha yang memiliki armada angkutan yang juga banyak mengunakan Bahan Bakar Minyak (BBM),” pungkasnya.

(Cek Kur)