Lukman Hakim, Dalam Pusaran Kasus Romahurmuziy

Lukman Hakim dalam Pusaran Kasus Romahurmuziy

Editor : Eni Kurniati

MetroOne.Co.Id, Jakarta. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Mulai santer disebut Jaksa KPK dalam pusaran dugaan kasus korupsi yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy.

Jaksa KPK, meyakini. Lukman membantu Romy mengintervensi seleksi jabatan demi meloloskan Haris Hasanuddin selaku Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Intervensi itu dilakukan karena Lukman adalah  pemegang kekuasaan di lingkungan Kemenag.

Atas intervensi Ketua Umum PPP, tersebut, tambah jaksa, Lukman melakukan serangkaian tindakan yang dapat meloloskan dan melantik Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kantor Wilàyah Kemenag  Jawa Timur.

Bahkan untuk menentukan calon yang akan diangkat sebagai calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Lukman sebagaimana bukti rekaman percakapan antara Lukman dengan staf khususnya bernama Gugus Djoko Waskito, meminta persetujuan dari Romy.

Selanjutnya, Romy dan Lukman juga disebut menerima sejumlah uang dari Haris Hasanuddin dalam masa seleksi jabatan tinggi pratama di lingkungan Kemenag.

Baca juga : Terimbas Isu Konflik Iran vs As, Hari ini Rupiah Kembali Menguat

“Di mana terdakwa menerima uang sejumlah Rp 255 juta dan Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp 70 juta yang diterima oleh Lukman Hakim tanggal 1 Maret 2019 sejumlah Rp 50 juta dan tanggal 9 Maret 2019 sejumlah Rp 20 juta melalui Heri Purwanto selaku ajudan Lukman Hakim Saifuddin,” kata jaksa.

Penerimaan lainnya yang dimaksud merujuk pada sejumlah uang lainnya yang ditemukan KPK saat menggeledah ruang kerja Lukman di Kemenag saat itu.

Satu amplop cokelat dengan tulisan “Sapa Penyuluh Agama Kanwil Kemenag Prov DKI JKT” yang berisi uang Rp 70 juta dalam pecahan Rp 100.000 sebanyak 688 lembar dan uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 24 lembar.

Kemudian, amplop cokelat lainnya yang berisikan uang senilai Rp 30 juta dalam pecahan Rp 100.000 sebanyak 300 lembar. Selanjutnya, amplop cokelat berisi uang senilai Rp 59,7 juta dalam pecahan Rp 100.000 sebanyak 597 lembar.

Selain itu, amplop cokelat berisi uang senilai Rp 30 juta dalam pecahan Rp 100.000 sebanyak 300 lembar.

Baca juga : Indonesia Perlu Waspada, Terkait Ancaman Perang Siber Iran vs As

“Dengan menginggat ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang tersebut haruslah dirampas untuk negara,” kata jaksa.

Sementara itu, KPK masih menunggu putusan hakim terhadap terdakwa Romy sebelum mengembangkan kasus tersebut dan menetapkan status Lukman dalam pusaran kasus ini.

“Tentunya kalau yang demikian itu sesuai dengan cara kerja kita, prosedur di KPK, nanti kan ada putusan majelis hakim yang akan mempertimbangkan segala sesuatu di persidangan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (06/01/2020).

Menurut Ali, JPU KPK telah mencatat fakta-fakta persidangan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan kasus tersebut harus didasarkan pada putusan hakim.

“Itulah yang menjadi dasar pertimbangan JPU untuk melaporkan ke penyidik ataupun penyelidikan untuk mengembangkan lebih lanjut. Jadi, fakta-fakta itu sudah ada di dalam catatan JPU,” ujar Ali.

Baca juga : Giat Polri “Peduli Penghijauan”, Polsek TPI Timur Bersama Camat & Lurah. Lakukan Penanaman Pohon 

Adapun dalam sidang tuntutan kemarin Romy dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti berupa sisa jumlah penerimaan suap yang didakwakan kepadanya sekitar Rp 46,4 juta.

Jaksa juga menuntut agar majelis hakim mencabut hak politik Romy selama 5 tahun sejak ia selesai menjalani masa pidana pokoknya.

Dugaan pemberian uang tersebut sebelumnya telah terbukti dalam sidang dengan terdakwa Haris. Majelis hakim ketika itu menyatakan Haris terbukti memberi uang Rp 255 juta keRomahurmuziy dan Rp 70 juta ke Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin secara bertahap.

“Menimbang bahwa pada tanggal 01 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Lukman Hakim Saifuddin.

Dalam kesempatan tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi Lukman Hakim Saifuddin sejumlah Rp 50 juta,” kata hakim anggota Hariono saat membacakan pertimbangan putusan terdakwa Haris di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (07/08/2019).

Hakim Hariono melanjutkan, pada tanggal 04 Maret 2019, Haris diangkat sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 05 Maret 2019.

Baca juga : Tanggap Bencana, Kapolres Simalungun. Bentuk Tim Siaga

Pada tanggal 09 Maret 2019, di Pesantren Tebuireng, Haris memberikan uang Rp 20 juta untuk Lukman lewat ajudannya Hery Purwanto.

Dalam sidang tuntutan Romy kemarin, Jaksa KPK juga meminta majelis hakim untuk menyita sejumlah uang yang ditemukan di ruang kerja Lukman saat penggeledahan KPK.

“Bahwa dalam persidangan Lukman Hakim Saifuddin tidak dapat menjelaskan asal-usul tentang uang tersebut dan tidak dapat membuktikan tentang penerimaan uang tersebut,” kata jaksa Ariawan di persidangan, Senin (06/01/2020).

Menurut jaksa, dalam persidangan, baik untuk terdakwa Romy atau Haris, Lukman hanya menjelaskan uang 30.000 dollar Amerika Serikat yang ditemukan KPK merupakan pemberian dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta dalam rangka Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Asia.

“Akan tetapi tidak didukung dengan bukti yang sah begitu pula dengan penerimaan lainnya,” kata jaksa.

Sumber : Kompas

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *