Gambar gedung, Kejati Kepri

Kepri, MetroOne.co.id. Ketua Lsm Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) Kepri, Kennedy Sihombing menyebut, Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kini gerah melihat lambatnya penanganan serta penuntasan kasus kasus korupsi yang masuk dan berproses di Kejaksaan tinggi (Kejati) Provinsi Kepri.

Pasalya, sudah beberapa kali berganti pimpinan. Namun, sampai saat ini masyarakat Kepri belum juga menemukan sosok seorang Pimpinan Kejati yang benar benar serius, berani dn mampu tuntaskan kasus kasus korupsi yang masuk dan berproses di Kejati Kepri,” ucap Kennedy Sihombing.

Ada yang janggal disini, tambah Kennedy. Bukan tanpa alasan, jika selama ini masyarakat Kepri berpadangan Kinerja Kejati Kepri Tumpul. Karena tak mampu menggungkap tuntas berbagai kasus kasus korupsi yang masuk, baik baru maupun yang lama, yang sudah dilaporkan dan ditangani oleh Kejati Kepri.

Selain itu, bukan hanya kasus kasus korupsi pejabat Pemerintah saja yang samar samar dan belum tuntas di tangani Kejati Kepri, ada juga kasus korupsi lain seperti, kasus korupsi perjalanan fiktip anggota dewan di Bintan yang hingga saat ini masih menuai tanya di masyarakat bagaimana kelanjutan hukumnya.

Dan bukan itu saja, ada juga kasus korupsi yang masih menonjol dan Viral hingga saat ini serta masih berproses di Kejati Kepri, seperti Kasus Korupsi Pemberian Ijin Tambang Bauksit di Bintan. Walaupun sudah 2 orang kepala dinas yang dikorbankan dan dicopot, namun dalang dari terbitnya perijinan itu, belum lagi di tersangkakan.

Ketua Lsm P2KN Kepri, Kennedy Sihombing

Sementarabukti dari penegasan itu jelas tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,” tambah Kennedy. Ketua LSM P2KN Kepri.

Begitu pula halnya dengan pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara. Dalam Pasal 10, ayat (2) huruf (b) disebutkan, sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Walikota dan Bupati.

Sementara itu, sampai saat ini PP tersebut masih berlaku. Dan dalam keterangan  PP tersebut jelas, yang  paling bertanggung jawab dalam Kasus  Korupsi Pemberian Izin Tambang di Bintan adalah Bupati dan Gubernur Kepri” tegas Kennedy Sihombing

“Jadi tidaklah salah, jika opini berkembang di masyarakat tentang kinerja Kejati Kepri yang selama ini tumpul. Bukan saja penanganan kasus kasus korupsinya berjalan ditempat, namun ada dugaan banyak kasus kasus korupsi yang masuk dan berproses di Kejati Kepri di Peti Es kan.

Kedepannya, untuk Indonesia yang lebih baik khususnya di Prov Kepri, kami masih sangat menaruh harapan besar kepada Kejati Kepri dalam penuntasan kasus kasus korupsi yang ada di daerah ini.  Semoga Kejati Kepri dapat bekerja lebih serius lagi,” harap Kennedy

Sementara itu, untuk mengklarifikasi pemberitaan ini. MetroOne.co.id, coba menghubungi Kajati Kepri, Edy Birton SH MH. Melalui Hand phone seluler, tapi tak diangkat, kemudian kami coba lagi menghubungi, Kasi Penkum Kejati Kepri, BG Ali melalui WA. Kiriman WA dibacanya namun tidak dibalas.

(Cek Kur)