Pemerintah Belum Berencana Naikkan Harga Gas dan Listrik Tahun Ini

Pemerintah Belum Berencana Naikkan Harga Gas dan Listrik Tahun Ini

Kamis, 13 Februari 2020, 18.30 Wib/ Kontributor: Johan/ Editor: Muhamad Sukur

MetroOne.CO.ID. JAKARTA –Pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga gas hingga tarif dasar listrik pada tahun ini.

Hal ini dikarenakan menyusul maraknya isu mengenai kenaikan tarif listrik golongan 900 volt ampere (VA) dan Gas elpiji.

“Pemerintah belum pernah merencanakan atau merapatkan kenaikan harga gas,” kata Deputi Bidng Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta (13/02).

“Justru para menteri tadi heran, orang enggak pernah dirapatkan kok keluar isu kenaikan harga Gas elfiji dan tarif Listrik tersebut,” tambahnya.

Baca juga : Jokowi Sebut, Soal Harga Gas Elpiji 3 Kg, Tak Ada Kenaikan Harga

Sebelumnya sempat mencuat di publik akan kenaikan harga Gas elfiji 3 kg di pertengaham tahun. Namun, pemerintah menjelaskan, yang terjadi adalah perubahan skema penyaluran menjadi subsidi tertutup dari yang sebelumnya terbuka dalam penetapan harga elpiji murah.

Elpiji 3 kg bakal langsung diberikan ke masyarakat dan tidak dijual bebas dengan tujuan agar tepat sasaran.

“Kalau dengar kenaikan harga itu enggak benar. Rakor (rapat koordinasi) dan ratas (rapat terbatas) belum ada. Kenaikan harga gas itu enggak ada, listrik juga enggak ada,” tutur Iskandar.

Memang sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan, pemerintah akan menghentikan subsidi untuk golongan pelanggan rumah tangga mampu (RTM) berdaya 900 VA di 2020.

Baca juga : Pertengahan Tahun 2020, Subsidi Elpiji 3 Kg Dicabut

Imbasnya, pelanggan harus mengikuti ketentuan penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment) dan berpotensi naik. Namun, pada akhir 2019, pemerintah membatalkan rencana tersebut.

Pemerintah meminta kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan verifikasi data pelanggan 900 VA terlebih dahulu sehingga kebijakan akan kenaikan tarif tepat sasaran.

Iskandar pun menjelaskan, saat ini semua keputusan mengenai kebijakan strategis harus dilakukan oleh Presiden meski kewenangannya tetap di masing-masing kementerian teknis.

“Tadi kami diingatkan oleh Bapak dan Ibu Menteri kalau segala sesuatu yang berdampak pada masyarakat, apalagi kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan gas harus diputuskan Presiden walau itu kewenangan kementerian teknis,” pungkasnya

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *