RIB, Desak Jokowi. Tidak Terbitkan Supres atas RUU revisi UU KPK

Jakarta, MetroOne.co.id.  Kordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB), Lisman Hasibuan. Meminta Presiden Jokowi untuk melakukan langkah – langkah penyelamatan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tidak menerbitkan Supres atas RUU revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI.

Hal ini dilakukan, karena melihat banyaknya desakan publik dan masyarakat luas kepada Presiden Jokowi melalui Relawan Indonesia Bersatu (RIB), sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Republik ini,” sebut  Lisman Hasibuan didampingi koordinator lapangan, Daniel di Posko RIB, Jakarta Selatan, (8/9/2019).

“Kami dari Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) meminta Presiden Jokowi untuk melakukan langkah – langkah penyelamatan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tidak menerbitkan Supres atas RUU revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI,” Himbau Kordinator RIB, Lisman Hasibuan.

Selan iitu, Lisman juga katakan. Bahwa Lembaga pemberantasan korupsi (KPK) saat ini sedang di ujung tanduk, karena ada upaya untuk pelemahan KPK, tegasnya. Ada 9 inti pelemahan KPK yang tampak oleh kami, diantaranya.

1. Independensi KPK terancam
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
4. Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi
5. Penuntutan Perkara Korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung
6. Perkara korupsi yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria.
7. Kewenangan pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas
8. Kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan
9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Sekali lagi kami meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk tidak menerbitkan Supres atas RUU revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI. Kami Relawan Indonesia Bersatu (RIB) bersama masyarakat mendukung penolakan revisi UU KPK ini,” tegas Lisman mengakhiri.

(Cek Kur)