Terbukti Tidak Bersalah, Mantan Dirut PLN, Sofyan Basir. Divonis Bebas

Foto Sofyan Basir saat divonis bebas

MetroOne.co.id. Jakarta.
Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir divonis bebas dari semua dakwaan jaksa penuntut umum KPK dalam perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau I. Senin (04/11/2019).

Dalam persidangannya hari ini, Majelis hakim menyatakan bahwa, terdakwa Sofyan Basir dalam  pembuktiannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua jaksa penuntut umum,” ucap ketua majelis hakim, Hariono. di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Menurut Hariono, Sofyan dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun kedua dari Pasal 12 Huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana diubah UU No. 20/2001.

Sementa itu dari hasil pembuktian, sejumlah perbuatan yang tidak terbukti menurut majelis hakim, Hariono, Ugo, Zuhri, Hastoko, Saifuddin dan Anwar, dan Ugo, di antaranya adalah:

Pertama, Sofyan Basir dinilai tidak terbukti mengetahui kesepakatan penerimaan fee yang akan diterima oleh pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Johannes Budisutrinso Kotjo dari CHEC Ltd, sebesar 2,5 persen dan uang 25 juta dolar AS yang akan dibagi- bagikan.

Kedua, mengenai penerimaan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR RI serta uang yang diterima Idrus Marham secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp 4,75 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo juga dinilai hakim Sofyan tidak mengetahuinya.

Hal ini sesuai dengan keterangan Eni Maulani Saragih, bahwa uang yang diberikan Johannes Kotjo tersebut terdakwa Sofyan sama sekali tidak mengetahuinya,” sebut hakim Anwar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini, Senin 4 November 2019.

Dan Ketiga, tindakan yang dilakukn Sofyan Basir selaku Dirut PLN yang menandatangani kesepakatan IPP PLTU MT Riau- I antara PJBI, BNR, dan CHEC bukanlah dari keinginan Sofyan yang sesungguhnya.

“Penandatangan kesepakatan IPP PLTU MT Riau- I antara PJBI, BNR, dan CHEC bukanlah dari keinginan Sofyan maupun Eni dan Johannes Kotjo., PT PLN Persero memiliki saham 51 % tanpa membebani keuangan PT PLN itu sendiri,” jelas Hakim Anwar.

Menimbang dari hasil keterangan ini, dengan demikan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti melakukan perbantuan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf a UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

“Karena terdakwa tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbantuan sebagaimana dakwaan pertama maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu perbuatan Pasal 11.” Terang hakim Anwar.

Dakwaan kedua dari Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP juga dinilai tidak terbukti. Karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan perbantuan, terdakwa Sofyan Basir juga tidak terbukti melakukan tindak pidana perbantuan sebagaimana dakwaan kedua, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan,” tutur hakim Anwar.

Karena Sofyan Basir sudah dibebaskan dari segala tuntutan, maka najelis hakim pun memerintahkan untuk segera membebaskan Sofyan dari tahanan setelah putusan disahkan, membuka seluruh blokir rekeningnnya dan memulihkan nama baik terdakwa,” kata hakim Hastoko.

Atas putusan tersebut, Sofyan Basir menyatakan menerima sambil melakukan sujud syukur dihadapan para peserta sidang, sementara JPU KPK menyatakan pikir-pikir terhadap putusan hakim.

“Kami menghormati putusan hakim dan kami mengajukan pikir-pikir selama 7 hari. Karena kami tidak ada persiapan, kami mohon waktu untuk itu” tutup JPU KPK Lie Putra Setiawan.

Liputan.  :  Johan
Penulis   :  Cek Kururfg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *