Ubah UU Pers Melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pemerintah Dikritik Organisasi Pers dan Serikat Pekerja Media

Ubah UU Pers Melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pemerintah Dikritik Organisasi Pers dan Serikat Pekerja Media

Sabtu, 16 Februari 2020 11.00 Wib/ Kontributor- Editor: M. Sukur

MetroOne.CO.ID. KEPRI – Sikap Pemerintah melalui omnibus law RUU Cipta Kerja, yang berupaya melakukan beberapa perubahan terhadap isi dari UU Pers no. 40 tahun 1999, ditentang organisasi pers dan serikat pekerja media.

Sekertaris Jenderal Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Ikhsan Raharjo mempertanyakan sikap pemerintah yang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut.

“Undang-undang Pers ini sejak kelahirannya belum pernah ada peraturan turunan di dalamnya, Ketika kemudian Omnibus Law RUU (Cipta Kerja) ingin mengubah tentu sangat mngagetkan teman-  teman yg bekerja di industri pers,” ucap Ikhsan digedung Bara Futsal Jaksel, Sabtu (15/02/20) kemarin

Seharusnya, Pemerintah jika ingin menggubah isi UU Pers, terlebih dahulu hendaknya melibatkan Stakeholders atau Dewan Pers untuk berdiskusi sebelum memutuskan dan melakukan revisi terhadap UU Pers tersebut.

Baca juga : HPN 2020, BNI Dukung Peningkatan Kapasitas Jurnalis hingga UMKM

Sebelumnya disebutkan Pasal 87 Omnibus Law RUU Cipta Kerja mengatur perubahan terhadap dua pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah, yakni Pasal 11 dan Pasal 18.

Pasal 11 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi, “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Adapun perubahannya di RUU Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi,
“Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman moda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Berikut bunyi Pasal 18 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Baca juga : Peringatan HPN 2020, Harap Kapolri. Pers Terus Menerus Perangi Penyebaran Berita Hoax 

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan perubahannya di Omnibus Law RUU Cipta Kerja berbunyi:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, untuk menanggapi persoalan ini Ikhsan mengatakan, organisasi pers dan serikat pekerja media akan berkumpul untuk membahas dn menentukan sikap terkait permasalahan ini.

” Organisasi pers dan serikat pekerja media akan berkumpul untuk membahas dn menentukan sikap terkait perubahan yg akan dilakukan pada UU Pers melalui omnibus law RUU Cipta Kerja ini,” tutur Ikhsan Raharjo.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *